Kuliah Di Malaysia | Indonesia Kekurangan 30.000 Auditor Produk Halal

K

KMH-BPJPH memiliki  target  bahwa pada 17 Oktober 2019, semua produsen yang meproduksi bahan makanan, obat-obatan, dan alat kosmetika, harus sudah melakukan sertifikasi produk halal. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta (17/10).

Proyeksi kebutuhan 30.000 auditor halal tersebut, tidak akan meleset jauh karena perkembangan produk dan jasa yang memerlukan sertifikasi halal semakin meningkat.

Perkembangan produk dan jasa di Indonesia memerlukan kepastian status kehalalannya bagi masyarakat muslim. Penerbitan sertifikat halal diprediksi bakal melibatkan 30.000 auditor halal pada beberapa tahun mendatang.  Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Aminudin Yakub dalam Rakernas tersebut menyebutkan bahwa proyeksi kebutuhan 30.000 auditor halal tersebut tidak akan meleset jauh karena perkembangan produk dan jasa yang memerlukan sertifikasi halal semakin meningkat. Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal itu bukan lagi voluntary atau kesadaran si produsen, namun sudah wajib dilakukan oleh produsen. Majelis Ulama Indonesia sendiri saat ini baru mempunyai kurang lebih 1000 auditor halal. Kekurangan 29.000 auditor halal harus segera dipenuhi oleh berbagai kalangan, utamanya dari perguruan tinggi.

Sertifikasi Produk Halal

Persoalan halal sudah menjadi fokus MUI selama 3 dekade terakhir. Selama 29 tahun ini, LPPOM MUI sudah memberikan sertifikasi halal ke 14.600 perusahaan dengan sistem voluntary. Padahal, mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016, tercatat ada sekitar 3,6 juta perusahaan yang berkaitan dengan makanan, minuman, dan semua manufaktur. Berarti, masih ada 3,5 juta lebih perusahaan yang belum tersertifikasi.

Perguruan tinggi perlu ambil bagian untuk mempersiapkan tenaga auditor halal.  Hal ini menjadi salah satu peluang sekaligus tantangan bagi perguruan tinggi. Persiapan ini sangat penting agar produk halal Indonesia bisa bermanfaat, apalagi jumlah umat muslim di Indonesia terbesar di dunia.

Butuh kerja keras untuk mempersiakan auditor halal dalam waktu singkat. Berbagai cara bisa dilakukan untuk percepatan pemenuhan tenaga auditor halal, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memasukkan pengetahuan teknis audit halal ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Selain itu, dapat melalui program-program shortcourse dan training.

Untuk diketahui, ekonomi halal merupakan sebuah arus perekonomian baru yang berpotensi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global. Potensi tersebut bisa  dapat dilihat dari 3 indikator ini. Pertama, semakin meningkatnnya pertumbuhan populasi Muslim dunia yang diperkirakan akan mencapai 27,5 persen dari total populasi dunia pada 2030. Kedua, meningkatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara Muslim. Ketiga, munculnya pasar halal potensial seperti China dan India. Mengingat besarnya potensi ini, seluruh pihak baik pemerintah, pelaku bisnis, maupun masyarakat secara umum diminta berupaya menangkap potensi pasar tersebut.

Ekspor produk halal Indonesia mengalami peningkatan sebesar 19% dari 2016. Di masa mendatang, peran ekspor produk halal ini harus ditingkatkan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama ekonomi halal global.

Komentar

oleh Muhammad Rasyid

Tentang

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai pemain utama Industri Halal Dunia, Kampus Manajemen Halal (KMH) hadir sebagai lembaga pendidikan alternatif untuk percepatan penyiapan sumberdaya manusia yang berkompeten sebagai ahli manajemen Industri Halal. KMH di dukung penuh oleh UNITI Kolej Malaysia, sebagai perguruan tinggi pertama di dunia yang mengembangkan program studi Manajemen Industri Halal.

Hubungi Kami

Tanya apa saja!