Industri Wisata Halal di Indonesia

Jakarta – Wisata halal menjadi salah satu sektor untuk meningkatkan ekonomi syariah. Industri wisata halal di Indonesia merupakan salah satu sektor yang sedang dikembangkan. Wisata ini harus ramah muslim dan mendukung prinsip-prinsip syariah serta hukum Islam.

Perda Pariwisata Halal Pertama

Gubernur BI, Agus Martowardojo mengatakan, sejauh ini Indonesia hanya mampu menjadi pemain di sektor industri keuangan syariah. Namun di sektor lain Indonesia hanya menjadi pasar, karena itu BI dan MUI berupaya untuk meningkatkan produk halal untuk mengembangkan sistem syariah. Yang termasuk wisata halal adalah dari spa, sauna hingga pramuwisata. Contohnya Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan Provinsi pertama di Indonesia yang sudah memiliki Perda Pariwisata Halal. Pasal 1 nomor 16 Perda NTB Nomor 2/2016 tentang Pariwisata Halal menyebutkan pariwista halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah. Industri pariwisata halal yang dimaksud adalah akomodasi, biro perjalanan, restoran, dan spa.

“Pasar utama produk halal domestik juga merupakan peringkat pertama dalam pasar global, telah mencapai US$ 160 miliar,” kata Agus di Gedung BI, Senin (24/7/2017).

Selain pariwisata, BI menyebutkan sejumlah sektor usaha yang bisa meningkatkan potensi ekonomi syariah seperti pertanian yang terintegrasi, makanan dan pakaian hingga energi terbarukan yang halal. Dia menjelaskan peningkatan ini sejalan dengan diimplementasikannya UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada 2019. Kondisi ini, menurut Agus mencerminkan betapa kuatnya potensi dalam wisata halal di Indonesia.

Namun dia mengatakan, potensi ini juga dapat mencerminkan ancaman jika ternyata produk halal tersebut tidak dapat dipenuhi secara domestik. “Sehingga berimplikasi terhadap besarnya impor yang akan menekan posisi neraca pembayaran Indonesia, pada gilirannya hal ini tentu mengancam kemandirian dan ketahanan perekonomian nasional,” ujarnya. Agus mengatakan, jika strategi pengembangan produk halal sudah diterapkan diharapkan pertumbuhan aset usaha syariah meningkat 15%-20% setiap tahun. Kemudian juga ada dominasi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional hingga lebih dari 50%. Kemudian ada kebijakan bisnis halal yang komprehensif. “Seitu juga ada integrasi dan sinergi antara usaha mikro kecil dan usaha menengah,” ujarnya. (ang/ang)

Tambah komentar