fbpx
Kampus Manajemen Halal The Leader in Halal Industry Management Studies

Kewajiban Sertifikasi Halal, Apakah Indonesia Siap?

K

Baru-baru ini, Presiden Joko Wiodo menandatangani regulasi baru tentang implementasi undang-undang BPJPH. Pasal 4 dalam UU BPJPH menyatakan bahwa semua produk yang masuk, diedarkan, dan diperdagangkan Indonesia harus bersertifikat halal. Regulasi tersebut menyatakan bahwa UU tersebut akan secara efektif diimplementasi 5 tahun setelah penerbitannya. Oleh karena itu, per 17 Oktober 2019, semua produk yang masuk, diedarkan, dan diperdagangkan Indonesia harus bersertifikat halal.

Issue sertifikasi Halal muncul setelah melalui beberapa perdebatan. Dari sudut pandang produsen, kewajiban ini akan meningkatkan ongkos produksi dan menganggap kewajiban ini sebagai beban. Serta mereka juga tidak mendapatkan informasi yang cukup akan sertifikasi Halal.

Di sisi lain, kewajiban sertifikasi Halal menyediakan kesempatan untuk pengembangan industri Halal. Tahun 2017 The Pew Research Center mencatat bahwa masyarakat Muslim Global merupakan konsumen yang berkembang tercepat di dunia dan telah menghabiskan $1.303 milliar untuk food and beverages saja.

Mempunyai populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi pemain utama dalam industri Halal. Berdasarkan laporan Thomson Reuters tahun 2018 bahwa konsumen Muslim di Indonesia adalah top spenders untuk makanan di antara negara Muslim lainnya. Namun kenyataannya, Indonesia tidak masuk dalam daftar 10 negara terbaik untuk indikator Makanan Halal, bahkan dikalahkan oleh negara yang mayoritasnya non Muslim seperti : Brazil dan Australia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan target pasar untuk produk-produk Halal selain menjadi pemain utama dalam industri Halal.

kuliah di malaysia
10 negara terbaik untuk indikator Makanan Halal

Industri Indonesia Halal masih dalam pengembangan karena produsen lokal tidak memanfaatkan kesempatan ini. Pasar Halal Indonesia masih di dominasi oleh perusahaan dari negara non Muslim. Perusahaan dari negara-negara Muslim tidak mengembangkan produk Halal secara efisien karena kurangnya kapasitas. Karena itu, kewajiaban sertifikasi Halal seharusnya dapat dipercepat.

Namun, kurangnya implementasi dan promosi dari regulasi ini berdampak pada pengembangan industri Halal. Tak hanya itu, tantangan yang harus dihadapi adalah kurangnya kesadaran Halal. Secara umum Muslim Indonesia tidak tergantung pada logo Halal, tetapi menganggap bahwa semua makanan yang ada di masyarakat secara otomatis Halal. Meskipun anggapan ini benar di masa lalu, beberapa produk makanan impor belum tentu Halal.

Kurangnya kesadaran diantara produsen juga menjadi sebuah tantangan. Untuk pabrikan, sertifikasi Halal dianggap sebagai biaya yang terlalu mahal, padahal faktanya, label Halal dan sertifikasi Halal dapat meningkatkan kualitas dan memberikan nilai lebih pada suatu produk, serta dapat menarik konsumen Muslim di seluruh dunia.

Komentar

Kampus Manajemen Halal The Leader in Halal Industry Management Studies

Tentang KMH

Official KMH

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai pemain utama Industri Halal Dunia, Kampus Manajemen Halal (KMH) hadir sebagai lembaga pendidikan alternatif untuk percepatan penyiapan sumberdaya manusia yang berkompeten sebagai ahli manajemen Industri Halal. KMH di dukung penuh oleh UNITI Kolej Malaysia, sebagai perguruan tinggi pertama di dunia yang mengembangkan program studi Manajemen Industri Halal.

Hubungi KMH

Jangan ragu untuk tanya KMH tentang apa saja!

Workshop KMH

Perumahan Mutiara Kencana A3, Jl. Damai No.53 Ngaglik, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta